Pada tahun 2025, tarif PPN di Indonesia akan naik dari 11% menjadi 12%. Berdasarkan simulasi, kenaikan ini diperkirakan tidak akan terlalu berdampak besar pada penerimaan negara, tetapi dapat mengurangi konsumsi masyarakat sekitar 0,3%, menekan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,02%, dan menaikkan inflasi.

Perusahaan konsumen perlu menyesuaikan diri dengan kenaikan ini, misalnya dengan menyesuaikan ukuran produk, menaikkan harga jual, atau menanggung beban pajak sepenuhnya. Kami memperkirakan opsi terakhir lebih mungkin terjadi, terutama karena kondisi pasar saat ini yang bisa memengaruhi daya beli, dengan dampak terbesar pada perusahaan seperti Cimory (CMRY), Mayora (MYOR), Sidomuncul (SIDO), Ultra Jaya (ULTJ), dan Indofood CBP (ICBP).

Untuk sektor otomotif, barang mewah seperti motor dan mobil diprediksi akan terkena dampak negatif dari kenaikan PPN ini, belum lagi kemungkinan aturan baru yang bisa membuat cicilan kendaraan semakin mahal. Hal ini berpotensi menurunkan minat beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, dan perusahaan seperti Dharma Polimetal (DRMA), Indomobil (IMAS), dan Astra International (ASII) diperkirakan akan sangat terdampak.

Sektor properti juga tidak luput dari pengaruh kenaikan PPN ini, terutama karena insentif pajak yang saat ini berlaku akan berakhir di akhir 2024. Meski ada kemungkinan insentif ini diperpanjang, dampak kenaikan PPN akan lebih terasa pada perusahaan properti yang memiliki penghasilan utama dari sewa gedung atau properti, seperti Metropolitan Kentjana (MKPI), Pakuwon Jati (PWON), Summarecon (SMRA), Ciputra Development (CTRA), dan Bumi Serpong Damai (BSDE).

 

Disclaimer: Informasi dalam konten ini hanya dimaksudkan sebagai referensi dan bahan pertimbangan. Setiap investasi mengandung risiko. Segala keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing investor.