Regulator pasar modal Indonesia tengah menyiapkan perubahan besar pada aturan kepemilikan saham publik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama self-regulatory organization (SRO) berencana menaikkan porsi minimum saham yang wajib dimiliki publik menjadi 15%, lebih tinggi dibanding ketentuan yang berlaku saat ini.

Penerapan aturan tersebut tidak akan dilakukan secara seragam. Untuk perusahaan yang akan melantai di bursa melalui IPO, ketentuan free float baru dapat langsung diterapkan sejak awal pencatatan. Sementara bagi emiten yang telah lama tercatat, OJK akan memberikan ruang penyesuaian melalui tahapan tertentu agar prosesnya lebih realistis dan terukur.

Rencana ini merupakan hasil diskusi berkelanjutan antara OJK dan pelaku pasar, dengan tujuan memperbaiki struktur kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia agar lebih sejalan dengan praktik pasar modal global. Dengan porsi saham publik yang lebih besar, likuiditas dan kualitas perdagangan saham diharapkan dapat meningkat.

Dalam mendukung kebijakan tersebut, OJK menilai emiten memiliki berbagai opsi untuk menambah porsi saham publik. Langkah yang dapat ditempuh antara lain melalui right issue, baik yang disertai maupun tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), serta pelaksanaan program kepemilikan saham bagi karyawan dan manajemen seperti ESOP dan EMSOP.

Selain itu, peningkatan free float juga dapat dilakukan melalui aksi penawaran saham oleh pemegang saham eksisting, divestasi sebagian kepemilikan, maupun konversi saham dari bentuk fisik menjadi tanpa warkat atau dematerialisasi.

Ke depan, OJK bersama pemerintah dan SRO juga akan mendorong penguatan peran investor institusi domestik sekaligus memperluas partisipasi investor, baik lokal maupun asing. Upaya ini diharapkan mampu mendukung pendalaman pasar dan meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia secara berkelanjutan.